PENTINGNYA PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG DALAM USAHA PARIWISATA
Card image
Diposting oleh - Paul J. Andjelicus, Pada 29 April 2024

PENTINGNYA PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG DALAM USAHA PARIWISATA

(bagian 1)

                      

Paul J. Andjelicus

Perencana  Madya Spasial  Dinas  Parekraf  NTT

Anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi NTT

 

 

    Perijinan bangunan yang dulu dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah dihapus seiring terbitnya PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan ini juga merupakan tindak  lanjut dari lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. IMB pun berganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG yaitu perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung (PP 16 tahun 2021).


   Latar belakang terbitnya regulasi ini, menegaskan upaya pemerintah untuk memastikan dan meningkatkan kualitas penataan bangunan gedung yang akan dibangun maupun yang sudah terbangun agar sesuai dengan standar teknis khususnya  tata bangunan dan keandalan bangunan. IMB lebih banyak menekankan aspek administrasi dibandingkan aspek teknis. Sementara PBG lebih menekankan aspek teknis ketimbang admnistrasi. Lebih menfokuskan pada  upaya  bagaimana suatu bangunan gedung harus dibangun dengan mensyaratkan perlunya perencanaan dan perancangan bangunan sesuai  standar teknis bangunan gedung.

   Kemudian setelah bangunan gedung terbangun dan sebelum dimanfaatkan atau difungsionalkan oleh pengguna, perlu dilakukan pengecekan dan evaluasi untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah pusat, untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. (Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2018 tentang SLF Bangunan Gedung).
Kelaikan fungsi disini merupakan kondisi bangunan gedung yang telah memenuhi syarat administratif dan teknis sesuai fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.

 

   SLF memberikan informasi bahwa bangunan sudah dibangun telah layak difungsikan sesuai rencana awal yang sudah ditetapkan dengan melewati sejumlah pemeriksaan teknis dan administrasi untuk memastikan keandalan bangunan.  Sementara PBG sendiri berfungsi untuk memastikan bahwa bangunan gedung yang akan dibangun mempunyai rencana teknis yang sudah memenuhi standar teknis bangunan yang berlaku. Artinya, PBG diperoleh  sebelum bangunan gedung dibangun dan SLF diperoleh setelah bangunan gedung terbangun.

 

Standar Teknis Bangunan Gedung

  Standar teknis bangunan gedung sendiri meliputi standar perencanaan dan perancangan gedung yang terdiri dari ketentuan tata bangunan, keandalan bangunan, ketentuan bangunan gedung di atas dan/atau di dalam tanah, dan/atau air dan/atau prasarana atau sarana umum, Ketentuan desain prototipe/purwarupa, standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dan standar  pemanfaatan bangunan gedung (UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 24 angka 4),

   Bicara tentang persyaratan teknis bangunan gedung yang menjadi fokus perhatian dalam PBG dan SLF sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 adalah Tata Bangunan dan Keandalan Bangunan. Tata Bangunan  (pada  Pasal 15) meliputi arsitektur bangunan gedung dan peruntukkan dan intensitas bangunan gedung. Dalam aristektur bangunan akan dilihat tampilan gedung, tata ruang dalam, keserasian dengan  lingkungan sekitar dan penerapan nilai budaya lokal.

 

  Peruntukan bangunan gedung berkaitan dengan   kesesuaian fungsi bangunan gedung dengan peruntukan pada lokasinya berdasarkan Keterangan Rencana Kota (KRK)  yang bersumber dari  RDTR dan/atau RTBL. Sementara intensitas bangunan gedung akan melihat kepadatan, ketinggian dan jarak bebas bangunan gedung. Kepadatan dan ketinggian meliputi Koefisien Dasar Bangunan (KDB,) Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Ketinggian Bangunan Gedung (KBG), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Tapak Bangunan (KTB). Sementara Jarak Bebas Bangunan Gedung meliputi  Garis Sempadan Bangunan (GSB), jarak bangunan gedung dengan batas persil dan jarak antar bangunan gedung.

 

  Keandalan Bangunan (pada Pasal 27) menyangkut 4 (empat) aspek yaitu Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, Kemudahan. Pada Aspek Keselamatan, akan dicermati tentang struktur bangunan untuk memikul beban, proteksi kebakaran, penangkal petir dan sistem kelistrikan bangunan. Aspek Kesehatan bicara tentang sistem penghawaan, pencahayaaan, pengelolaan air, pengelolaan sampah dan penggunan bahan/material. Aspek Kenyamanan bicara tentang ruang gerak, kondisi udara dalam ruangan, pandangan dari dan ke dalam bangunan gedung serta tingkat getaran dan kebisingan sebuah bangunan gedung. Aspek Kemudahan bicara sistem hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung (selasar, koridor, tangga, ramp, lift) dan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan (toilet, parkir, tempat sampah, ruang ganti, sistem komunikasi dan informasi dan lainnya).

 

Perijinan Usaha OSS RBA

   Bicara tentang perijinan usaha yang berlakunya saat ini, dengan lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan upaya pemerintah untuk menumbuhkan iklim investasi dan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat melalui penyederhanaan proses perijinan berusaha.  Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Perizinan berusaha sekarang dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko atau risk based approach (RBA) dan mengunakan sistem informasi elektronik yang dikenal dengan online single submission (OSS).

 

  Sistem perijinan berbasis resiko atau yang dikenal dengan OSS RBA bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan keterjaminan dalam mendapatkan izin berusaha bagi para pelaku usaha di Indonesia. Melalui layanan OSS RBA, para pelaku usaha mikro dan kecil menjadi lebih mudah dalam mendapatkan izin berusaha, terutama dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

 

   PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko mengatur perizinan berusaha berdasarkan klasifikasi jenis usaha dan tingkat resiko kegiatan usaha.  Klasifikasi tingkat usaha terbagi dari skala usaha kecil, menengah sampai besar. Tingkat resiko merupakan  potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam dan/atau bahaya lainnya yang diklasifikasikan dalam tingkat resiko rendah, menengah dan tinggi.  Tingkat risiko dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu Rendah (R), Menengah Rendah (MR), Menengah Tinggi (MT), dan Tinggi (T).  Semakin rendah resikonya maka semakin sederhana perijinannya.

 

  PP Nomor 5 tersebut  juga menegaskan dalam  melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi Persyaratan Dasar dalam perijinan berusaha berbasis resiko yaitu adalah  Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan dan Perijinan Bangunan. Perijinan Bangunan yang dimaksud adaah PBG dan SLF. Ketiga dokumen ini wajib disertakan pada saat pengajuan perijinan usaha melalui sistem OSS RBA.

 

  Apabila kegiatan usaha membutuhkan pembangunan gedung, sistem OSS memberikan notifikasi keperluan PBG dan SLF kepada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. PBG dan SLF harus disertakan dalam pengurusan ijin usaha.  Namun dalam prakteknya tidak semudah itu. Karena proses PBG dan SLF membutuhkan waktu. Pandangan penulis, untuk ijin usaha yang mengunakan  bangunan gedung sebagai penunjang seperti bangunan kantor, gudang, toilet dan atau bangunan gedung dengan luasan di bawah 100 m2 dan bukan bangunan gedung bertingkat, perlu diberikan kelonggaran.

 

  Pada saat pengajuan permohonan, perijinan bangunan geudng dapat disiapkan bersamaan dengan proses pengajuan ijin usaha atau perijinan bangunannya  belum dilampirkan. Ijin usaha dapat diberikan dan pemohon dipersilahkan  melakukan aktivitas usahanya dengan ketentuan melengkapi PBG dan SLF dalam  suatu jangka waktu tertentu.

 

  Hal ini karena, pemerintah ingin memastikan kelancaran akvibitas berusaha dari masyarakat dan adanya prinsip yang disebut Trust But Verify yang merupakan  salah satu dari 3 (tiga) prinsip dasar OSS RBA selain Transparan dan Terintegrasi. Maksud Trust But Verify adalah pemerintah memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai standar yang telah ditetapkan, namun pemerintah tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan pangawasan dan verifikasi  atas penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut. 

 

bersambung……..



Artikel Lainnya


MATERIAL BAMBU UNTUK DESTINASI WISATA BERKELANJUTAN DI NTT

PENTINGNYA PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG DALAM USAHA PARIWISATA

TREND KE DEPAN, ARSITEKTUR SEBAGAI DAYA TARIK PARIWISATA BAGAIMANA POTENSI DAN PELUANG NTT?

MENATA KAWASAN LELOGAMA, LEMBANGNYA NTT

WISATA TEMATIK DAN DAYA SAING DTW

RESTORASI TERUMBU KARANG DI KAWASAN EKOWISATA PANTAI OESINA KABUPATEN KUPANG

MOTIF KAIN TENUN ADAT NTT UNTUK FASAD BANGUNAN

PROGRAM CSR PT. PEGADAIAN GALERI 24 DISTRO KUPANG UNTUK PANTAI WISATA LASIANA

MENJAGA KEDAULATAN RUPIAH DI KAWASAN PERBATASAN RI – TIMOR LESTE

Kota Kreatif

Lomba Geowisata Goes to School

URGENSI PELINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (EBT) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH UNTUK AKSELERASI PEMBANGUNAN PARIWISATA DI NUSA TENGGARA TIMUR

PENGEMBANGAN WISATA KOTA DI NTT (2)

PENGEMBANGAN WISATA KOTA DI NTT

Calendar of Events East Nusa Tenggara 2024

Potret Komponen Pariwisata Kota Atambua Untuk Mengembangkan Wisata Kota Perbatasan

Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu Geowisata

Menulis Buku Bagi ASN Perencana

Talk Show Radio Alor : Kolaboratif untuk Mewujudkan NTT sebagai New Tourism Territory

Sertifikasi Profesi Terapis Spa Bidang Tata Kecantikan di Kota Kupang

Kegiatan Penanaman Mangrove Nasional Secara Serentak oleh Presiden Republik Indonesia

Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Bidang Tour Guide

SALAM GEOWISATA

TREND WISATA PASCA PANDEMI COVID-19, WISATA BALAS DENDAM?

DESTINASI WISATA BERKELANJUTAN DI NTT

RAGAM KULINER RAMADHAN DI KOTA KUPANG SEBUAH DAYA TARIK WISATA BUDAYA

PENYUSUNAN RENSTRA DISPAREKRAF NTT 2024-2026

BIMTEK 75 BESAR ADWI 2023

MPD SEBAGAI METODE PERHITUNGAN KUNJUNGAN WISATAWAN

SOSIALISASI MENYUSUN DUPAK

DINAS PAREKRAF NTT IKUT RAKORTEKRENBANG TAHUN 2023

BIMTEK DAN WORKSHOP ONLINE ADWI 2023 ZONA II

PUNGUT SAMPAH, PEDULI SAMPAH

Mau Belajar Sambil Rekreasi Dalam Kota?....Ayo ke Kebun TAFA

Pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual bagi Berbagai Karya Cipta, Rasa dan Karsa Manusia

Festival Desa Binaan Bank NTT dan Upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Kerangka Pemberdayaan Masyarakat

PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN SAKIP DI PROVINSI NTT

PENYERAHAN BUKU KOLASE WISATA

Focus Group Discussion (FGD) Dukungan Data Penyusunan Grand Desain Pariwisata NTT

PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA LELOGAMA KABUPATEN KUPANG

DISPAREKRAF NTT “ IKUT” PESPARANI NASIONAL II DI KUPANG

EXPO NUSANTARA : DARI NTT UNTUK NUSANTARA

MEREKAM KOTA KUPANG DARI DE MUSEUM CAFE JKK

Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SDGs bagi Sekretariat SDGs Provinsi NTT

BKD PROVINSI NTT SERAHKAN HASIL UJI KOMPETENSI

Transformasi Pariwisata Modern Menuju Era Industri 4.0 Melalui Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional

Dinas Parekraf Provinsi NTT Berduka

Asah Kemampuan Promosi Kreatif ASN Melalui Kegiatan Pelatihan Pemasaran Pariwisata Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

FESTIVAL GOLO KOE : GELIAT BARU PARIWISATA LABUAN BAJO

Eksotisnya Pantai di Ujung Utara Flores

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov NTT Selenggarakan Pelatihan Implementasi Konsep CHSE

Ruang Terbuka Publik dan Penanganannya

Sosialisasi Input Data Innovative Government Award Tahun 2022

JEJAK SUKACITA FESTIVAL MUSIM DINGIN TAHUN 2022 DI SURGA TERSEMBUNYI TIMOR TENGAH SELATAN

WELCOME LABUAN BAJO

Catatan Kecil Kegiatan Workshop Pengembangan Ekonomi Digital dan Produk Kreatif ASN

KOTA ENDE, KOTA LAHIRNYA PANCASILA

AJANG ANUGERAH PESONA INDONESIA (API) 2022

Workshop Penguatan Kapasitas Sekretariat SDGs Daerah Dalam Pengelolaan Pelaksanaan SDGs

KOTA KUPANG DALAM PAMERAN GAMBAR MALOI KUPANG

Kampung Seni Flobamorata Kupang

Lasiana Beach

KAWASAN PARIWISATA ESTATE NTT : Dimana Batas-Batasnya ? Berapa Luasnya?

Standar Operasional Prosedur Disparekraf Prov. NTT

Standar Pelayanan Publik

Maklumat Pelayanan Publik Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov NTT

DESA GOLO LONI MENAWARKAN WISATA ARUNG JERAM DI FLORES

IDENTIFIKASI DAN WORKSHOP PENGEMBANGAN HOMESTAY DI DESA GOLO LONI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Wisata Aman Bencana di NTT

Catatan Perjalanan Wisata di Fatumnasi

KEGIATAN MUSRENBANG NTT TAHUN 2022

KEGIATAN PRA MUSRENBANG NTT TAHUN 2022

Membangun Kemandirian Lokal Menjadi Arah Pembangunan NTT 2023

Kemenparekraf Gelar Workshop Pengelolaan Event Daerah Demi Wujudkan Event Berkualitas

RUMAH BUMN, RUMAHNYA INDUSTRI KREATIF

RAPAT KOORDINASI MENDUKUNG CAPAIAN TARGET PESERTA DESA WISATA YANG AKAN MENDAFTAR DI ADWI 2022

SOSIALISASI PENGINPUTAN RKPD NTT TAHUN 2023

Buku Database 2021

WORKSHOP PENGEMBANGAN SENI BUDAYA KABUPATEN ENDE

Karya Arsitektur sebagai Daya Tarik Wisata

Pertemuan dengan Forkasse (Forum Komunikasi antar sanggar Seni Provinsi NTT)

WORKSHOP PENGEMBANGAN SENI BUDAYA KABUPATEN ALOR

DINAS PAREKRAF NTT BELAJAR APLIKASI BELA

Outlook Parekraf 2022

Mengenal Dunia Astronomi Melalui Wisata Ke Observatorium Nasional Timau Kabupaten Kupang

PROTOKOL KESEHATAN PADA DESTINASI WISATA

Semauku Indah

MENDATA POTENSI USAHA EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN KUPANG

WISATA KOTA, KOTA WISATA

NTT Hijau dalam Pesona 1000 Bonsai

KICKOFF JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

PARIWISATA NTT BUTUH BRANDING, GUYS !

Regional Calender Tourism Events 2022

RAKOR PEMBANGUNAN PARIWISATA RING OF BEAUTY NTT

KENYAMANAN RUANG HOMESTAY

SOSIALISASI DAN SIMULASI PANDUAN SERTIFIKASI CHSE PADA PENYELENGGARAAN MICE

MENATA ARSITEKTUR KOTA LABUAN BAJO

KASUS HIV AIDS DI PROVINSI NTT TETAP MENINGKAT

Konsep Desain Monumen di Kelurahan LLBK Kota Kupang

PEMBANGUNAN DI PROVINSI NTT MEMBUTUHKAN HARMONISASI DAN SINKRONISASI

DESA WISATA, DESA WISATA TEMATIK DAN DESA WISATA HIJAU. Mana yang Cocok Untuk NTT?

Reef Check Indonesia Kembangkan Wisata Spesies dan Industri Penunjangnya di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao

Simulasi Bencana di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT

MENDORONG STANDARISASI PELAKU PARIWISATA

Kolaborasi Kemitraan, Disparekraf NTT Gandeng Pelaku Wisata

Upaya Penerapan ISO 9001 : 2015 di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL PARIWISATA

Catatan Perjalanan ke Liman

Wisata Langit Gelap “Lelogama”

TALK SHOW ONLINE ANTARA BETA, DIA DAN DESTINASI WISATA NTT: KEMARIN, KINI DAN NANTI

Diseminiasi Anggaran Belanja Dinas Parekraf NTT

Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Antara Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Bali dan Sekitarnya

Diskusi Konsep Smart Tourism di Indonesia Timur

Rapat Tim Pengelola Website Dinas Parekraf NTT

Bambu dan Prospek Pengembanganya Bagi Ekowisata NTT

Kunjungan Kerja Gubernur NTT ke Kantor Dinas Parekraf NTT

Kunjungan Bupati Malaka

Lokakarya Konsolidasi Pembentukan Tim Kajian Pariwisata Aman Bencana

Pertemuan Tim Kajian Pariwisata Aman Bencana Provinsi NTT

Literasi Desa Koanara Kabupaten Ende

Literasi Obyek Wisata Desa Praimadita Kabupaten Sumba Timur

Literasi Kabupaten Alor

Literasi Lamalera

Profile Kawasan Pariwisata Estate (PE)

MENDORONG KAMPUNG DENGE SEBAGAI PINTU GERBANG KAWASAN WISATA WAEREBO

EVALUASI DESTINASI WISATA PASCA BENCANA ALAM

Tourism Event 2022

WORKSHOP ARSITEK

DISKUSI PUBLIK PARIWISATA AMAN BENCANA DI PROVINSI NTT

MENEMUKAN POTENSI INDENTITAS FISIK KOTA KUPANG

DAYA TARIK WISATA RUMAH ADAT NTT

Belajar dari Utusan Khusus Presiden Seychelles

Pariwisata Nusa Tenggara Timur, Cerah-Cemerlang

Deseminasi Pengelolaan Website Dinas Parekraf NTT

Menggali Spirit of Place Dalam Desain Kawasan Pariwisata Estate NTT

FGD Review RIPPARNAS 2011- 2025

Penerapan CHSE Usaha Pariwisata di Provinsi NTT

Tata Kelola Persampahan Di Destinasi Wisata Super Premium Labuan Bajo

Identifikasi Awal Potensi Geowisata NTT

Waterfront City Kota Kupang Sebagai Destinasi Wisata Kota

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Panen Perdana Sayur Organik

Kajian Pengembangan KSPN Nemberala-Rote dan KSPN Alor-Kalabahi


MEDIA SOSIAL DAN KONTAK


| Dinas Pariwisata Provinsi NTT
| @thenewtourismterritory
| @PariwisataNTT


Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
Jl. Frans Seda 2 No.72, Kayu Putih, Oebobo, Kota Kupang, 85228
(0380) 826384
082144082555